Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini tengah membahas rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Hal ini terjadi setelah Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menggunakan kewenangan yang jarang digunakan, yakni Pasal 99, untuk meminta Dewan Keamanan mengatasi "setiap masalah yang, menurut pendapatnya, dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional."
Uni Emirat Arab (UEA), sebagai anggota Dewan Keamanan, cepat merespons dengan mengajukan rancangan resolusi gencatan senjata yang menyatakan "kekhawatiran besar terhadap situasi kritis di Jalur Gaza dan penderitaan" warga sipil di sana.
"Kita tidak bisa menunggu," demikian pernyataan Misi PBB UEA. "Dewan harus bertindak dengan tegas untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan."
Namun, Amerika Serikat yang memiliki hak veto enggan mendukung bahasa yang keras menargetkan Israel. Sejak serangan brutal oleh militan Hamas pada 7 Oktober yang memicu pengepungan Israel terhadap Gaza, Dewan Keamanan hanya berhasil melewati satu resolusi yang menyerukan "jeda kemanusiaan mendesak dan diperpanjang." Resolusi itu datang setelah empat upaya gagal mencapai konsensus.
Jeda seminggu yang memungkinkan pelepasan lebih dari 100 sandera yang ditahan oleh Hamas berakhir pekan lalu, dan Israel terus memperluas perangnya terhadap Hamas ke bagian selatan Gaza. Lebih dari 16.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil, tewas sejak perang dimulai.
Guterres menggunakan Pasal 99 untuk pertama kalinya dalam enam tahun masa jabatannya: "Menghadapi risiko parahnya keruntuhan sistem kemanusiaan di Gaza, saya mendesak Dewan untuk membantu mencegah bencana kemanusiaan dan memohon agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan." Warga Palestina melakukan operasi pencarian dan penyelamatan setelah serangan udara Israel pada 7 Desember 2023, di Khan Yunis, Gaza.
Perkembangan:
Militer Israel Menyebarkan Bukti Pengeluaran: Militer Israel memublikasikan bukti pengeluaran yang diklaim disita dalam serangan di Gaza, menunjukkan ribuan dolar yang dihabiskan untuk perhiasan mewah oleh putra Ismail Haniya, kepala biro politik Hamas. Militer mengklaim ini mencerminkan "ketidaksesuaian dan kesenjangan" antara penduduk miskin Gaza dan kepemimpinan Hamas.
Militer Israel Memperbarui Jumlah Korban: Militer Israel melaporkan kenaikan jumlah kematian prajuritnya menjadi 87 sejak 7 Oktober, ketika sekitar 1.200 warga Israel tewas, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Militer juga mengatakan telah membunuh sekitar 5.000 militan dan mengakui bahwa sekitar dua warga sipil Palestina telah meninggal untuk setiap militan.
Perintah Evakuasi yang Selektif: Israel menyatakan melakukan evakuasi yang lebih selektif untuk meminimalkan dampak perang terhadap warga sipil Palestina. Namun, kekhawatiran masih ada karena serangan, termasuk di Rafah, terus menyebabkan korban.
Hamas Menolak Klaim AS: Izzat Al-Rishq, anggota biro politik Hamas, menolak klaim juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, yang menyatakan bahwa Israel mengambil langkah-langkah untuk mengeluarkan orang-orang tak bersalah dari zona pertempuran yang sengaja ditempatkan oleh Hamas. Al-Rishq menuduh Kirby melakukan "upaya terang-terangan untuk membersihkan pendudukan dari kejahatannya dan memoles citranya yang tercemar oleh darah anak-anak dan perempuan."
Posting Komentar
Posting Komentar